Minggu, 05 Juni 2011

SEWA GUNA USAHA (LEASING)


PENGERTIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)
Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha adalah bergerak dibidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkam nasabah. Pembiayaan ini dimaksud jika seorang nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh di perusahaan leasing. Perusahaan leasing dapat membiayai einginan nasabah sesuai dengan peranjian yang telah disepakati kedua belah pihak.
Perusahaan leasing dpat diselenggarakan oleh badan usaha yang berdiri sendiri. Keterbatasan usaha leasing adalah tidak boleh melakukan kegiatan yang dilakukan oleh bank, karenanya perusahaan leasing harus pandai-pandai dalam memberikan atau memilih sasarannya janga sampai bertentangan dengan jasa yang diberikan oleh lembaga keuangan bank.
Pengertian sewa guna usaha secara umum adalah perjanjian lessor (perusahaab leasing) dengan lessee(nasabah) dimana pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu.
Sesuai dengan keputusan menteri keuangan No. 1169/KMK.01/1991 sewa guna usaha adalah pembiayaaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lesssee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya yang dimaksud dengan finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha dimana lease pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya operating lease tidak empunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.

KETENTUAN MENGENAI LEASING
Kegiatan leasing secara resmi dipernolehkan beroperasi di Indonesia setelah keluar surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan perdagangan Nomor Kep. 122/MK/IV/2/1974 tentang perizinan perusahaan leasing di Indonesia.
Wewenang memberikan usaha leasing dikeluarkan oleh Mentei Keuangan berdasarkan surat Keputusan Nomor 649/MK/IV/5/1974 yang mengatur mengenai ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan usaha leasing di Indonesia.
Perkembangan selanjutnya adalah dengan keluarnya kebijaksanaan deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes 1988) yang isinya mengatur tentang usaha leasing di Indonesia dan dengan keluarnya kebijaksanaan ini, maka ketentuan mengenai usaha leasing sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian dalam Keppres Nomor 61 Tahun 1988 dan keputusan menteri Keuangan nomomr 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 diperkenalkan adanya istilah pembiayaan yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara lansung dari masyarakat luas.

 PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM LEASING
Ada beberapa pihak yang terlibat dalam pemberian fasilitas leasing, dan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajibannya. Masing-masing pihak dalam melakukan kegiatannya selalu bekerja sama dan saling berkaitan satu sama lainnya melalui kesepakat yang dibuat bersama.
Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas leasing adalah:
1)      Lessor; merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal.
2)      Lessee; yaitu nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan.
3)      Supplier; yaitu pedagang yang menyediakan barang yang di leasing sesuai perjanjian antara lessor dengan lessee, dalam hal ini supplier dapat juga bertidak sebagai lessor.
Asuransi; merupakan perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dengan lessee. Dalam hal ini lessee dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan akan menanggung resiko sebesar sesuai dengan perjanjia terhadap barang yang dileasingkan.

JENIS SEWA GUNA USAHA
1.      Penjualan dan penyewaan kembali
Suatu perjanjian dimana sebuah perusahaan menjual tanah, bangunan, atau peralatan dan sekaligus menyewa properti itu kembali selama jangka waktu dan menurut ketentuan – ketentuan tertentu.  Perusahaan yang menjual properti, atau penyewa guna usaha (lessee), akan segera menerima harga beli yang ditawarkan oleh pembeli, atau pemberi sewa guna usaha (lessor). Pada waktu yang sama, perusahaan penjual lessee tetap mempertahankan penggunaan properti seperti jika telah meminjam dan menghipotekkan properti sebagai jaminan pinjaman.  
2.      Sewa Guna Usaha Operasi
Sewa guna usaha operasi (operating lease), yang terkadang diebut pula sewa guna usaha jasa (service lease), memberikan jasa pendanaan dan pemeliharaan. Salah satu ciri khas dari sewa guna usaha operasi adalah adanya kenyataan bahwa sewa guna usaha operasi sering kali tidak diamortisasi penuh; atau dengan kata lain, pembayaran yang diminta menurut kontrak sewa guna usaha tidak cukup untuk melunasi biaya peralatan secara penuh.
Fitur akhir adalah bahwa sewa guna usaha operasi sering kali memuat suatu klausul pembatalan,  yang memberikan hak kepada  lessee untuk membatalkan sewa sebelum tanggal berakhirnya perjanjian.
3.      Sewa Guna Usaha Keuangan atau Modal
Berbeda dari sewa guna usaha operasi dalam 3 hal, antara lain sewa guna usaha keuangan : 1. Tidak memberikan jasa pemeliharaan, 2. Tidak dapat dibatalkan, 3.  Diamortisasi secara penuh.
Umumnya, perusahaan yang akan menggunakan peralatan (lessee) memilih item – item tertentu yang dibutuhkannya dan menegosiasikan harga dan syarat – syarat pengiriman dengan pihak pembuat.
Sewa guna usaha keuangan mirip dengan perjanjian penjualan dan penyewaan kembali, perbedaan utamanya peralatan yang diseakan adalah baru dan lessor membelinya dari pabrik pembuat atau distributor, bukannya dari pengguna-lessor.

PENGARUH LAPORAN KEUANGAN
Pembayaran sewa guna usaha disajikan sebagai beban operasi dalam laporan laba rugi perusahaan, tetapi dalam kondisi tertentu baik itu aktiva yang disewa maupun kewajiban akibat kontrak sewa guna usaha tidak disajikan dalam neraca. Sewa guna usaha sering kali disebut sebagai pendanaan diluar neraca.
Untuk mengatasi masalah ini dewan standar akuntansi keuangan (Financial accounting standard board) menerbitkan FASD#13, yang mengharuskan perusahaan yang melakukan sewa guna usaha keuangan (atau modal) menyajikan kembali neracanya untuk melaporkan (1) Aktiva yang disewa sebagai aktiva tetap dan (2) nilai sekarang dari pembayaran sewa guna usaha yang akan datang sebagai kewajiban, agar dapat mendapatkan opini laporan audit yang wajar. Proses ini disebut Kapitalisasi sewa guna usaha, yang pengaruh akhirnya akan menyebabkan perusahaan B dan S memiliki neraca yang sama, seperti yang ditunjukkan oleh neraca perusahaan B setelah terjadi peningkatan aktiva.
Jika sebuah perusahaan menandatangani suatu perjanjian sewa guna usaha kewajibannya untuk melakukan pembayaran sewa akan sama mengikatnya dengan jika perusahaan menandatangani suatu perjanjian pinjaman. Ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran sewa dapat membuat bangkrut sebuah perusahaan sama seperti ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok dari suatu pinjaman. Oleh sebab itu, suatu sewa guna usaha keuangan adalah identik dengan pinjaman. Dalam hal ini, ketika sebuah perusahaan menandatangani suatu perjanjian pinjaman, maka perusahaan tersebut secara tidak langsung telah menaikkan rasio utang “sebenarnya” dan akibatnya mengubah struktur modalnya yang “sebenarnya”.

EVALUASI OLEH LESSEE
Setiap sewa guna usaha prospektif harus dievaluasi oleh lessee maupun lessor. Lessee harus memutuskan apakah menyewa suatu aktiva akan lebih murah daripada membelinya, dan lessor harus memutuskan apakah sewa guna usaha akan memberikan tingkat pengembalian yang memadai atau tidak. Peristiwa – peristiwa yang menyebabkan dibuatnya suatu perjanjian sewa guna usaha akan mengikuti urutan seperti yang diuraikan dalam daftar di bawah ini:
1.      Perusahaan memutuskan untuk membeli sebuah bangunan tertentu atau sebuah peralatan. Keputusan ini didasarkan atas prosedur – prosedur penganggaran modal rutin, dan keputusan untuk memperoleh aktiva tersebut adalah keputusan yang telah “jadi” sebelum analisis sewa guna usaha dimulai.
2.      Segera setelah perusahaan memutuskan untuk memperoleh suatu aktiva, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mendanainya. Bisnis yang berjalan baik tidak akan memiliki kelebihan kas menganggur, sehingga aktiva baru bagaimanapun harus mendapatkan pendanaan.
3.      Dana untuk membeli aktiva dapat diperoleh melalui pinjaman, dengan menahan laba, atau dengan menerbitkan saham. Alternatifnya, aktiva tersebut dapat disewa. Karena ketentuan kapitalisasi (penggunaan) / pengungkapan atas sewa guna usaha dari FASB #13, maka sewa guna usaha akan memiliki pengaruh pada struktur modal yang sama dengan pinjaman. Jadi, adalah tepat jika kita membandingkan biaya atas sewa guna usaha dengan biaya pendanaan melalui utang.

 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SEWA GUNA USAHA
                   Estimasi nilai sisa
                        Penting untuk dicatat bahwa lessor-lah yang akan memiliki properti setelah masa sewa habis. Estimasi nilai properti pada akhir masa sewa disebut nilai sisa (residual Value). Sepintas terlihat bahwa jika nilai sisa diperkirakan memiliki jumlah yang tinggi, maka memilikinya akan lebih menguntungkan dari pada menyewanya. Namun, jika ekspektasi nilai sisa ternyata tinggi, karena mungkin kecilnya inflasi baig beberapa jenis peralatan tertentu seperti juga melibatkan properti real estate. Maka persaingan diantara perusahaan sewa guna usaha akan memaksa tarif sewa turun ke titik dimana nilai sisa potensial akan sepenuhnya di akui ke dalam tarif kontrak sewa guna usaha. Jadi. Adanya nilai sisa yang tinggi atas peralatan kemungkinan tidak akan menyebabkan terjadinya bias pada keputusan yang menentang sewa guna usaha.

      Meningkatnya ketersediaan pinjaman
                        Sewa guna usaha kadang dikatakan memberikan keuntungan bagi perusahaan-perusahaan yang mencari tingkat leverage keuangan yang maksimal. Pertama, kadang terdapat perdebatan apakah melalui suatu perjanjian sewa guna usaha sebuah perusahaan dapat memperoleh lebih banyak uang, dan untuk jangka waktu yang lebih lama daripada pinjaman yang dijamin dengan aktiva. Kedua, karena sebagian sewa guna usaha tidak i disajikan didalam neraca, pendanaa melalui sewa guna usaha dikatakan memberikan perusahaan penampilan yang lebih kuat dalam analisi pinjaman yang dilakukan secara tidak mendalam,  sehingga akibat nya memungkinkan perusahaan menggunakan ;ebih banyak leverage dibandingkan dengan jika tidak menggunakan sewa guna usaha.

BIAYA-BIAYA YANG DIKELUARKAN
Antara perusahaan leasing niaya yang dibebankan terhadap lessee tidak sama. Besar kecilnya biaya yang dikenakan terhadap nasabahnya akan mempengaruhi keuntungan yang diterima oleh perusahaan leasing. Adapun biaya-biaya yang dibebankan kepada lesse biasanya terdiri dari:
1)      Biaya administrasi yang besarnya dihitung pertahun
2)      Biaya materai untuk perjanjian
3)      Niaya bunga terhadap barang yang dileasekan
4)      Premi asuransi yang disetor kepada pihak asuransi

PROSEDUR PERMOHONAN LEASING
Prosedur pemohonan fasilitas leasing secara umum sebagai berikut:
1)      Pihak lessee mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas suatu barang modal baik secara lisan maupun tertulis.
2)      Pihak lessor akan meneliti maksud dan tujuan permohonan lessee. Serta meneliti dokumen atau infor masi yang perlu dilengkapi seperti; N.P.W.P., slip gaji, KTP/KK, permohonan tertulis, laporan keuangan.
3)      Jika dokumen lengkap, maka pihak lessor memberikan informasi tentang persyaratan dalam perjanjian kontrak, termasuk hak dan kewajiban masing-masing.
4)      Lessor akan meneliti informasi dan data yang diberikan lessee dengan mengukur 5C( character, capacity, capital, conditio, dan colleteral; serat meneliti lansung lokasi dimana lesse berada dan mempunyai hubungan.
5)      Kemudian disumpulkan apakan menolak permohonan lesssee dengan alasan tertentu, mempertimbangkannya kembali, ataupun menerima permohonan lessee.
6)      Jika permohonan sudah diterima kemudian dilakukan pertemuaan antara kedua belah pihak membahas persyaratan yang dipenuhi dan penandatanganan perjanjian.
7)      Pihak lessee membayar sejumlah kewajibannya dan menandatangani surat perjanjian. Pihak lessor melakukan pemesanan kepada pihak supplier sesuai dengan barang  yang diinginkan lessee. Pihak essor juga membayar premi asuransi yang disetor lessee.
Pihak supplier mengirim barang sesuai dengan pesanan dan surat bukti pembayaran yang telah dilakukan lessor.

CONTOH UNTUK ANALISIS
            Anggaplah bahwa Mcnabb Electronics, inc. Memutuskan untuk memperoleh peralatan senilai $148.000. jika digunakan pendanaan sewa guna usaha, perusahaan memiliki periode sewa 7 tahun dengan pembayaran tahunan $27.500. pembayaran sewa guna usaha dilakukan di setiap awal tahun. Perawatan peralatan, pajak dan asuransi merupakan tanggung jawab penyewa atau dengan kata lain digunakan sewa guna usaha bersih.
            Pembayaran sewa guna usaha sudah termasuk pembayaran bunga bagi pemilik aktiva. Jika nilai sisa diabaikan, pengembalian sebelum pajak bagi pemilik aktiva,R, dapat ditentukan sebagai berikut :
                                                                      
            Karena pembayaran sewa guna usaha dilakukan di awal tahun, maka di cari tingkat pengembalian hasil intern, R, yang menyamakan biaya aktiva denga satu pembayaran sewa guna usaha pada awal investasi, ditambah nilai sekarang anuitas yang terdiri dari 6 pembayaran sewa guna usaha pada akhir masing-masing  6 tahun kedepan. R  di peroleh sebesar 9,79%. Jika pemilik aktiva sebenarnya ingin memperoleh pengembalian sebelum pajak sebesar 11%, maka perusahaan perlu memperoleh pembayaran sewa guna usaha tahunan ,X, pada persamaan berikut:
                                                   
                                                   
                                                    )
            Dalam persamaan (21-3), 4,231 merupakan faktor bunga nilai sekarang anuitas  pada 11% selama 6 tahun (diperoleh dari tabel IV-lampiran di akhir buku). Oleh karena itu, pembayaran sewa guna usaha tahunan menjadi $28.293
Jika aktiva dibeli, perusahaan akan mendanai pembelian dengan pinjaman bersyarat 7 tahun berbunga 12%. Tarif pajak bagi perusahaan adalah 40%. Aktiva termasuk dalam kelompok properti 5 tahun dalam perhitungan modifikasi sistem pemulihan biaya dipercepat(penyusutan). Jadwal penyusutan adalah sebagai berikut:
TAHUN

1
2
3
4
5
6
DEPRESIASI
20,00%
32,00%
19,20%
11,52%
11,52%
5,76%

            Biaya aktiva kemudian disusutkan dengan menggunakan tingkat-tingkat persentase di atas, sehingga penyusutan tahun pertama adalah 0,20X$148.000=$29.600 dan seterusnya. Pada akhir tahun ke-7, nilai sisa peralatan sebesar $15.000. Mcnabb electronics memiliki hak atas nilai sisa ini karena melalui pembelian ia adalah pemilik aktiva tersebut

0 komentar:

Poskan Komentar

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites